PENERAPAN SISTEM PENGADAAN DIGITAL MEWUJUDKAN PENGADAAN YANG KUAT
Bertempat di hotel Doubletree, Hilton Surabaya, pada 10-12 Oktober 2024 diadakan Workshop Penerapan Sistem Pengadaan Digital untuk mewujudkan pengadaan yang kredibel, unggul, akuntabel, dan transparan yang diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat pengadaan dan admin sirup dari 81 Satker lingkup vertikal Kementerian Pertanian, termasuk BSIP Jawa Timur.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Balai Besar Pusvetma Surabaya, dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi kita instansi pemerintah dimana kegiatan ini akan disampaikan oleh para narasumber dari direktorat LKPP dan Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian yang terkait dengan pencegahan Fraud, pengadaan digital, konsultasi pengadaan digital barang dan jasa, ekatalog, workshop pengadaan langsung maupun ujicoba ekatalog elektronik V.6, beliau berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kompetensi peserta sehingga mampu mendukung transparansi dan transformasi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Kementerian pertanian.
Setelah sambutan dari Ka Balai Pusvetma acara dilanjutkan dengan pembacaan laporan dari Bapak Simon PP Simanjuntak PP, M.Si selaku Ketua kelompok Substansi Pengelolaan Barang dan Jasa, beliau menyampaikan bahwa tujuan dari acara ini adalah menjawab kekhawatiran karena kita semua masih belum sepenuhnya menggunakan system pengadaan digital, sesuai dengan data terakhir pada tanggal 10 Oktober 2024 realisasi yang menggunakan aplikasi pengadaan baru 34% sedangkan realisasi anggaran dari kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2024 sudah mencapai 65.97%, ada Gap sekitar 31% yang harus kita kejar sebelum 31 Desember 2024. Target PAPBJ 95% per 31 Desember harus terpenuhi kita melaksanakan pengadaan by Digital, sesuai dengan dasar hukum PerPres 95 tahun 2018 SPBE layanan administrasi pemerintah harus menggunakan elektronik dan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Belum berimbangnya realisasi pengadaan dan realisasi keuangan target acara ini adalah PPK dan Pejabat Pengadaan karena mereka yang punya akun untuk melakukan pengadaan elektronik.
Pada Kegiatan ini ada beberapa materi yang disampaikan antara lain Pencegahan Froud pada system pengadaan Digital dengan narasumber Marolog Johnson Sihombing selaku Auditor Madya Inspektorat Investigasi Kementerian Pertanian, Yulianto Prihhandoyo dari Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP dan Sugianto sebagai Analis Kebijakan Madya dari Direktorat Sistem Pengadaan Digital LKPP. Selanjutnya terdapat materi tentang Pengadaan Melalui Toko Daring yang disampaikan oleh M. Fahri Novaldi dari Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, kemudian disampaikan juga materi ujicoba system katalog V.6 dengan narasumber Ricky Rantung tim GovTech Terkom dan Directorat pasar digital pengadaan LKPP, dimana pada ujicoba ini terdapat beberapa masalah terkait dengan pendaftaran akun ekatalog V.6 dari PPK maupun PP tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga perlu penanganan dari tim Govtech Telkom. Selanjutnya adalah materi Pelaksanaan Konsolidasi pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik oleh Seno Haryo Wibowo dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP, dan proses pengadaan melalui e-pengadaan langsung oleh Taufiq Mun’im dari Direktorat Sistem Pengadaan Digital.
Setelah materi dan tanya jawab selesai, acara dilanjutkan dengan melaksanakan pencataan pengadaan di aplikasi LPSE dengan akun masing-masing satker dan penyelesaian masalah terkait hal tersebut.
Acara ditutup oleh Bapak Simon PP Simanjuntak PP, M.Si, pesan beliau yang harus digaris bawahi adalah seluruh satker Kementerian Pertanian dalam melaksanakan kegiatan pengadaan B/J diharuskan untuk dapat segera beralih dari pengadaan manual ke pengadaan digital sesuai amanat peraturan.